Sidoarjo, 11 Februari 2025, Pengadilan Negeri Sidoarjo turut serta dalam kegiatan koordinasi dan evaluasi pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) secara daring melalui Zoom. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di Indonesia untuk memperkuat upaya mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dan dihadiri oleh para pejabat Ditjen Badilum, termasuk Sekretaris Ditjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., M.Hum, serta Direktur Pembinaan Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Selain itu, para auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ferry Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., CA., M.Ak., CFr.A dan Iva Fairouz Afrinadya, S.H., M.H., memberikan materi yang sangat relevan mengenai pembangunan Zona Integritas.

Sebagai peserta dalam rapat ini, Pengadilan Negeri Sidoarjo memanfaatkan kesempatan untuk menyerap arahan dan informasi yang diberikan oleh Dirjen Badilum dan para auditor. Salah satu pesan penting yang disampaikan adalah pentingnya kelengkapan data dan dokumen, serta bagaimana pengadilan tinggi dan pengadilan negeri harus memperhatikan area-area yang berpotensi menjadi hambatan dalam meraih predikat WBK/WBBM, seperti ketidaklengkapan data pada aplikasi PMPZI dan rendahnya nilai survey kepuasan pengguna layanan.

Bagi Pengadilan Negeri Sidoarjo, kegiatan ini menjadi sarana yang sangat bermanfaat untuk memperkuat komitmen dalam mencapai zona integritas yang bersih, bebas korupsi, dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ke depan, PN Sidoarjo bertekad untuk lebih fokus dalam menerapkan langkah-langkah strategis yang telah dipaparkan dalam rangka mewujudkan predikat WBK/WBBM.